05 Maret 2026 – Stok bbm jelang lebaran kembali menjadi perhatian menjelang puncak mobilitas Ramadan dan Idul Fitri 1447 H. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan pengawasan stok serta penyaluran diperketat agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan pemantauan dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dan pengecekan lapangan, termasuk di jalur utama mudik dan kawasan wisata.
Dalam catatan BPH Migas, realisasi penyaluran hingga 19 Februari 2026 masih berada dalam koridor rencana awal tahun: minyak tanah 12,84% dari kuota, minyak solar 13,22%, dan Pertalite 12,19%. BPH Migas juga memproyeksikan peningkatan konsumsi di sejumlah klaster mudik, terutama koridor tol Trans Jawa, yang diperkirakan naik 25–30% dibanding hari biasa. Perhatian diarahkan pula ke klaster penyeberangan seperti Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk, serta tujuan akhir mudik di Yogyakarta, Solo Raya, Surabaya, hingga Bandung.
Untuk mengantisipasi antrean, PT Pertamina Patra Niaga menyiapkan penguatan stok di depot penyangga, penambahan SPBU modular di jalur tol dan kawasan wisata, serta layanan motoris yang dapat menjangkau kendaraan di titik kemacetan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dijadwalkan mengaktifkan Posko Nasional Ramadan dan Idul Fitri pada 12–31 Maret 2026 untuk memantau BBM, LPG, gas bumi, kelistrikan, hingga antisipasi kebencanaan geologi. Skema ini disiapkan agar respons terhadap lonjakan permintaan bisa lebih cepat dan terkoordinasi.
Dari sisi kebijakan, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menerima laporan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bahwa stok BBM dan LPG berada dalam kondisi terkendali menjelang Ramadan hingga Lebaran. Bahlil juga menyampaikan kapasitas penyimpanan BBM saat ini maksimal 25–26 hari, sehingga pemerintah menyiapkan penambahan fasilitas penyimpanan hingga target 90 hari atau sekitar tiga bulan. Studi kelayakan pembangunan fasilitas tersebut disebut sedang berjalan, dengan rencana lokasi di Sumatra dan target mulai dibangun pada 2026. Pemerintah mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan melaporkan jika menemukan gangguan distribusi di lapangan. Antara News