Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan kebijakan baru yang memungkinkan masyarakat untuk membayar cicilan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Kebijakan ini dirancang untuk meringankan beban wajib pajak, terutama di tengah situasi ekonomi yang sulit.
Pembayaran cicilan PBB-P2 ini diizinkan untuk memfasilitasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Wajib pajak perlu memahami beberapa syarat yang ditetapkan agar dapat memanfaatkan fasilitas ini. Pertama, mereka harus mendaftar dan memenuhi ketentuan administrasi yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan pembayaran dapat dilakukan secara teratur dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Dalam hal ini, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai otoritas yang akan mengawasi dan memproses pengajuan cicilan tersebut. Wajib pajak diharapkan datang langsung ke kantor atau menggunakan layanan online untuk acara registrasi. Proses ini sudah dimulai dan terbuka untuk semua wajib pajak yang memenuhi syarat pada periode tertentu yang telah ditetapkan pemerintah.
Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang berjuang untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Mengingat PBB-P2 merupakan sumber pendapatan penting bagi daerah, melalui kebijakan ini Pemprov Jakarta berupaya meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat. Dengan dukungan informasi yang baik dan transparansi dari pemerintah, diharapkan semua warga dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan kota melalui pembayaran pajak secara tepat waktu.
