Syracusebroadband.org – Penerima manfaat bantuan hunian tetap bagi masyarakat yang terdampak bencana perlu diverifikasi dan divalidasi untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, dalam rapat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi di Medan, Jumat lalu.
Surya menjelaskan bahwa akurasi data merupakan faktor kunci dalam mempercepat proses rehabilitasi pascabencana. Dia menekankan bahwa selain verifikasi data, kemampuan lahan, kualitas bangunan, dan infrastruktur dasar juga penting untuk diperhatikan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lain, agar pembangunan hunian memenuhi standar yang ditetapkan.
Lebih lanjut, Surya menyoroti pentingnya pemantauan terukur dalam pelaksanaan pembangunan hunian tetap. Pengawasan tidak hanya mencakup progres fisik, tetapi juga alokasi anggaran, kualitas pekerjaan, dan penyelarasan jadwal. Menurutnya, setiap masalah yang timbul selama proses pembangunan harus ditunjuk penanggung jawab dan dicantumkan target waktu penyelesaian yang jelas.
Wakil Gubernur juga mencatat perlunya memastikan kesiapan lahan serta status hukum yang jelas, sehingga hunian yang dibangun tidak hanya aman tetapi juga layak huni. Dalam program ini, Yayasan Buddha Tzu Chi menargetkan pembangunan 1.103 unit hunian tetap di lima kabupaten/kota, dan dukungan dari Posko Bencana serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman untuk 892 unit.
Surya berharap koordinasi yang baik dan langkah konkret dapat menghasilkan hasil yang memuaskan bagi masyarakat yang membutuhkan hunian pascabencana. “Kepastian hunian adalah harapan masyarakat, dan tanggung jawab kita untuk memastikan proses tersebut berjalan baik,” ujarnya.