Reformasi Polri Dinilai Penting untuk Kepentingan Nasional

Syracusebroadband.org – Reformasi Polri dipandang sebagai upaya yang memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya tanggung jawab internal institusi. Gerakan Indonesia Cerah (GIC) menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, Polri, dan masyarakat sipil untuk menciptakan sistem hukum yang adil, demi mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju dengan keadilan sosial yang tinggi.

Koordinator GIC, Febry Wahyuni Sabran, menyatakan bahwa kerjasama ini sangat penting terutama menjelang tahun 2026, di mana Indonesia harus siap menghadapi tantangan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dalam konteks ini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menempatkan penegakan hukum serta demokrasi sebagai pilar utama pembangunan.

Febry menyakini bahwa transformasi budaya Polri akan terjadi pada tahun 2026. Perubahan ini tidak hanya akan bersifat prosedural atau struktural, tetapi juga akan menyasar budaya kerja dan mentalitas para anggotanya. Dia menekankan bahwa untuk penegakan hukum yang efektif memerlukan perubahan kultural yang komprehensif, termasuk peningkatan profesionalisme serta akuntabilitas melalui sistem pengawasan yang lebih baik.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat, serta internalisasi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia dalam setiap aspek tugas kepolisian. GIC berkomitmen untuk turut mengawasi dan mendukung proses reformasi ini agar tetap berjalan sesuai harapan.

Febry juga mengapresiasi upaya Polri dalam menjawab tuntutan masyarakat modern, dan optimis bahwa menjelang 2026, dukungan masyarakat kepada Polri dalam memperkuat demokrasi hukum semakin menguat. Hal ini dipicu oleh berbagai langkah konkret yang diambil Polri dalam meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan publik.