13 February 2026 – Prabowo Subianto hari ini hadir di Jakarta untuk meresmikan 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri dan 18 gudang ketahanan pangan dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Kegiatan berlangsung di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, yang juga diikuti groundbreaking 107 SPPG tambahan sebagai bagian dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto, kepala negara Republik Indonesia, menegaskan bahwa pemenuhan gizi masyarakat merupakan fondasi penting bagi kebangkitan ekonomi nasional. Ia menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif Polri yang memanfaatkan teknologi modern dalam operasional SPPG, termasuk sistem filtrasi air dan uji keamanan pangan berstandar nasional.
Prabowo menilai program MBG telah memberikan dampak positif dalam mengurangi ketimpangan sosial dan membuka peluang kerja baru. Menurut dia, jumlah konsumsi masyarakat meningkat dan petani kecil mendapat kepastian pasar untuk hasil panennya. Presiden juga menegaskan bahwa Indonesia berada di jalur kebangkitan ekonomi yang sesuai dengan amanat konstitusi dan target pembangunan jangka panjang.
Program ini juga menghadapi kritik dari sejumlah pihak yang mempertanyakan besaran anggaran dan efektivitasnya. Prabowo menyatakan akan tetap melanjutkan program tersebut, meskipun menerima tuduhan pemborosan dari kalangan tertentu. Ia menekankan keberlanjutan MBG sebagai bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan dan stunting di Indonesia.
Selain itu, pemerintah mencatat prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan melampaui target tahun ini, dengan kontribusi dari konsumsi domestik yang didorong oleh program-program sosial dan pembangunan infrastruktur. Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum ekonomi nasional yang juga dihadiri oleh pejabat kabinet terkait.
Kegiatan peresmian ini menjadi bagian dari agenda pemerintahan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menunjukkan komitmen terhadap pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan di tengah dinamika tantangan fiskal dan kritik publik.