Menteri PKP: Sistem PTT Dukung Pengelolaan Program Bedah Rumah

Syracusebroadband.org – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengumumkan implementasi sistem Pemilihan Toko Terbuka (PTT) sebagai langkah untuk memperkuat tata kelola program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dikenal sebagai Bedah Rumah. Dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu, Ara menjelaskan bahwa PTT bukan hanya bertujuan untuk efisiensi anggaran, tetapi juga untuk mendorong transparansi dan mengurangi risiko korupsi dalam pengelolaan dana negara.

Ara menekankan pentingnya akuntabilitas dengan menyatakan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara yang digunakan dalam BSPS harus dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menggunakan sistem ini, diharapkan anggaran dapat dialokasikan secara merata, terutama untuk masyarakat miskin dan lanjut usia, demi menciptakan keadilan sosial.

Peluncuran Program BSPS Tahun 2026 untuk wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam event tersebut, Kementerian PKP menerapkan PTT yang berfokus pada prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Di Kelurahan Kalianyar, masyarakat diberikan kesempatan untuk memilih penyedia bahan bangunan secara terbuka, dengan toko-toko seperti Toko Hidup Makmur dan Toko Sinar Bangun Jaya berpartisipasi. Proses ini berhasil menghasilkan efisiensi anggaran sebesar sekitar Rp9 juta.

Program BSPS di DKI Jakarta tahun 2026 menunjukkan peningkatan signifikan dengan total alokasi mencapai 5.659 unit rumah, dibandingkan hanya 158 unit pada tahun lalu. Sebanyak 5.359 unit dialokasikan untuk kawasan perkotaan, sementara 300 unit ditujukan untuk Kepulauan Seribu. Ara juga mengapresiasi kerja keras tim Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I dalam pelaksanaan program ini.

Dengan inisiatif ini, Kementerian PKP berkomitmen untuk memastikan bantuan perumahan tepat sasaran serta meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan mengedepankan tata kelola yang bebas dari praktik korupsi.