Syracusebroadband.org – Mal Pelayanan Publik (MPP) Jakarta menjadi sorotan setelah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, memberikan apresiasi atas keberadaan layanan yang menggabungkan aspek digital dan tatap muka. Penghargaan ini disampaikan pada Selasa lalu di Jakarta, menyoroti efisiensi dan kemudahan yang dihadirkan MPP bagi masyarakat yang membutuhkan akses terhadap layanan pemerintah.
MPP Jakarta, yang memiliki lebih dari 328 jenis layanan dari 20 instansi, menerapkan konsep omnichannel dalam penyampaian layanannya. Konsep ini bertujuan untuk memastikan semua kalangan masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki perangkat teknologi untuk layanan daring. Rini menekankan bahwa meskipun banyak layanan tersedia secara digital, tidak semua masyarakat mampu mengaksesnya, sehingga layanan tatap muka tetap menjadi penting.
Selain itu, Jakarta juga menyediakan layanan mobile yang memungkinkan petugas mendatangi wilayah masyarakat untuk memberikan layanan secara langsung. Dengan fitur ini, warga tidak perlu lagi pergi jauh-jauh ke MPP untuk mendapatkan berbagai layanan, sebagaimana dijelaskan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
MPP Jakarta diresmikan pada 12 Oktober 2017, menjadi pelopor dalam penyediaan layanan terpadu di Indonesia. Hingga saat ini, sebanyak 296 kabupaten dan kota telah memiliki MPP, mencakup 58 persen total kabupaten/kota di Indonesia. Rini percaya bahwa MPP dapat membantu memangkas birokrasi, waktu, dan biaya yang sering menjadi kendala, sehingga masyarakat dapat lebih efisien dalam mengurus berbagai keperluan administratif.