Syracusebroadband.org – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjalin kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meningkatkan pengawasan terhadap program strategis di sektor kelautan dan perikanan. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kebijakan nasional.
Inspektur Jenderal KKP, Lotharia Latif, menyatakan bahwa langkah ini diambil melalui pertemuan yang membahas rencana kerja sama antara Inspektorat Jenderal KKP dan BPKP. “Kerja sama ini penting untuk sinergi pengawasan, terutama dengan adanya perwakilan BPKP di daerah,” ungkapnya.
Lotharia menekankan pentingnya pengawasan pada program tersebut, mengingat besar anggaran dan dampak luas yang dimiliki oleh program-program ini terhadap masyarakat. Tanpa pengawasan yang memadai, risiko yang dapat merugikan negara dan masyarakat sangatlah tinggi. Oleh karena itu, kolaborasi dengan pengawas eksternal serta aparat penegak hukum menjadi penting untuk mengidentifikasi dan meminimalisir potensi masalah.
Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan BPKP, Susilo Widhyantoro, menambahkan bahwa BPKP siap mendukung dalam aspek pengawasan dan konsultasi untuk kegiatan prioritas KKP. Ia juga menyarankan agar KKP memperkuat peran APIP internal untuk pengawasan yang lebih detail.
Beberapa program strategis yang dijalankan KKP meliputi Kampung Nelayan Merah Putih, Infrastruktur untuk Akuakultur Udang, serta pengembangan Budi Daya Nila Salin. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebelumnya juga menekankan pentingnya pengawasan ketat untuk memastikan tata kelola yang bersih dan transparan dalam pelaksanaan tugas kementeriannya.