Kemendagri Minta Gubernur Kaltim Evaluasi Pembelian Mobil Dinas

Syracusebroadband.org – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyarankan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, untuk mempertimbangkan kembali rencana pembelian mobil dinas senilai Rp8,5 miliar. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menekankan bahwa pengadaan kendaraan tersebut bertentangan dengan prinsip efisiensi.

Dalam pernyataannya, Bima Arya menyarankan agar gubernur melakukan evaluasi terkait keputusan tersebut, agar tetap mengedepankan prinsip efisiensi yang diharapkan dalam pemerintahan. “Kami sudah menyampaikan saran ini langsung kepada beliau,” ungkap Bima pada 2 Maret 2026.

Gubernur Rudy Mas’ud sebelumnya menyatakan bahwa rencana pengadaan mobil dinas tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006. Namun, Bima Arya menegaskan bahwa peraturan tersebut hanya mengatur kapasitas mesin kendaraan dan tidak mengatur harga. Dia menekankan bahwa meskipun spesifikasi teknis mobil sesuai, keputusan harus merujuk pada surat edaran Mendagri tahun 2026 yang mengedepankan efisiensi dalam pengadaan barang pemerintah.

Saran ini muncul di tengah perhatian publik mengenai potensi risiko korupsi dalam pengadaan barang pemerintah. Masalah ini akan terus diawasi oleh pihak berwenang, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang juga telah memberikan perhatian terhadap pengadaan mobil dinas tersebut.

Dengan adanya saran dari Kemendagri, diharapkan Gubernur Kaltim dapat mempertimbangkan kembali keputusan tersebut untuk menjaga transparansi dan efisiensi dalam penggunaan anggaran pemerintah.