Gibran Resmi Tak Lagi Memiliki Status Sebagai Wapres

Syracusebroadband.org – Status Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres) Indonesia dinyatakan tidak lagi sah dan batal demi hukum. Pernyataan ini diungkapkan oleh Wasekjen DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, setelah Mahkamah Agung (MA) memutuskan bahwa surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang dimiliki Gibran adalah tidak sah.

Keputusan ini diumumkan pada Minggu, 1 November 2026, dan menandai perbedaan signifikan dengan putusan sebelumnya dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang masih menyisakan ruang untuk interpretasi. Menurut Sitindaon, putusan MA memberikan kejelasan yang lebih tegas, mencantumkan amar yang menyatakan bahwa dokumen tersebut “tidak sah, batal demi hukum, ditarik dari yang menguasai dan dimusnahkan.”

Pembatalan dokumen ini memiliki konsekuensi serius terkait posisi hukum Gibran sebagai wakil presiden. Dengan merujuk pada Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, Sitindaon menganggap bahwa legitimasi Gibran kini telah gugur, karena ia tidak lagi memenuhi syarat yang ditetapkan secara konstitusi.

Keputusan ini menjadi sorotan publik dan memicu berbagai reaksi dari anggota partai politik lainnya. Sejumlah pihak, termasuk yang berasal dari Golkar, mengungkapkan keterkejutannya terhadap keputusan MA tersebut dan menyatakan perlunya penelaahan lebih lanjut terhadap implikasi hukum yang mungkin timbul.

Dengan situasi yang semakin berkembang, fokus kini beralih kepada langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Gibran dan pihak-pihak terkait, untuk menangani dampak dari putusan ini terhadap stabilitas politik dan pemerintahan di Indonesia.