Syracusebroadband.org – Penetapan wabah Ebola sebagai darurat kesehatan masyarakat internasional telah memicu perhatian mengenai potensi risiko penularan, terutama dari jemaah haji dan umrah serta pelaku perjalanan internasional. Dicky Budiman, peneliti Global Health Security, menegaskan bahwa pemerintah tidak perlu menutup total perbatasan, melainkan harus memperkuat pengawasan dan skrining di berbagai pintu masuk negara.
Dicky menyarankan agar pemerintah fokus pada peningkatan surveilans epidemiologi di bandara, pelabuhan, serta jalur migrasi untuk mengantisipasi penularan. “Standar penguatan dan pengelolaan skrining harus dijaga,” ujarnya. Dia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap jemaah haji dan umrah yang memiliki mobilitas tinggi.
Penguatan surveilans ini harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk pemantauan risiko pada pelaku perjalanan dengan riwayat perjalanan ke daerah terdampak dalam 21 hari terakhir. Skrining berbasis risiko akan menjadi kunci, terutama untuk mereka yang menunjukkan gejala demam, pendarahan, atau kontak dengan pasien Ebola.
Selain pengawasan lintas batas, kesiapsiagaan domestik juga sangat penting. Dicky menekankan perlunya kesiapan laboratorium dan rumah sakit, termasuk penerapan protokol untuk menangani potensi kasus Ebola. Dia menekankan bahwa pendekatan “one health,” yang menghubungkan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan, harus diterapkan, terutama mengingat keterkaitan antara Ebola dan isu-isu lingkungan seperti penebangan hutan dan perdagangan satwa liar.
Sebelumnya, WHO mengumumkan status darurat Ebola di Republik Demokratik Kongo dan Uganda, dengan 13 kasus terkonfirmasi dan 246 kasus yang belum terkonfirmasi masih dalam penyidikan. Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah preventif untuk melindungi masyarakat dari penyebaran virus tersebut.