Perubahan Kementerian BUMN Dinilai Positif Selama Transparan

Syracusebroadband.org – Wacana perubahan status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Badan Penyelenggara BUMN menarik perhatian berbagai kalangan. Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio, mengungkapkan bahwa perubahan ini dapat menjadi langkah positif asalkan disampaikan dengan transparan kepada publik. Dia menekankan, komunikasi yang jelas akan mengurangi spekulasi politik dan potensi polarisasi di masyarakat.

Hendri Satrio berpendapat bahwa kebijakan tersebut merupakan peluang untuk memperkuat narasi pembangunan inklusif. Dengan penyampaian yang tepat, masyarakat akan lebih merasakan manfaat langsung dari kebijakan tersebut. Namun, dia juga menekankan perlunya pembenahan infrastruktur BUMN agar badan baru ini bisa beroperasi secara optimal. Hendri menambahkan bahwa langkah ini hanya akan efektif jika mampu mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap kebijakan pemerintah.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas UU No. 19 Tahun 2003 akan menurunkan status Kementerian BUMN tanpa menggabungkannya dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Menurut Dasco, Kementerian BUMN akan tetap berdiri sebagai badan tersendiri, dengan fungsi baru sebagai Badan Penyelenggara BUMN.

Pengamat menilai bahwa perubahan status ini bisa menjadi peluang untuk meningkatkan tata kelola BUMN. Hal ini diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi kepercayaan pasar dan pelaku usaha, sekaligus mendorong kemajuan perekonomian nasional. Penjelasan yang transparan dan berbasis data menjadi kunci untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dan mendukung perubahan ini.