AS Bikin Kekacauan di Venezuela, Langgar Hukum Internasional

Syracusebroadband.org – Serangan besar-besaran Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela dan penculikan Presiden Nicolás Maduro telah menjadi sorotan utama perdebatan hukum internasional. Presiden AS, Donald Trump, mengonfirmasi bahwa pasukan Delta Force telah melaksanakan operasi tersebut, yang kini mengakibatkan tuduhan terorisme dan peredaran narkoba terhadap Maduro dan istrinya, Cilia Flores.

Operasi ini mendapat kritik tajam, bahkan dari beberapa sekutu Trump, yang menyatakan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum internasional. Para pakar hukum dari berbagai belahan dunia menyerukan perhatian terhadap legalitas operasi AS ini. Sejumlah ahli dan akademisi menilai bahwa tindakan AS berpotensi melanggar ketentuan dalam Piagam PBB, yang menekankan pentingnya menghormati kedaulatan negara lain.

Geoffrey Robertson, mantan presiden pengadilan kejahatan perang PBB, mengungkapkan bahwa serangan ini bertentangan dengan pasal 2(4) dari Piagam PBB yang mewajibkan negara-negara untuk menahan diri dari penggunaan kekuatan militer. Ia menegaskan, “Amerika telah melakukan kejahatan agresi, yang oleh pengadilan Nuremberg disebut sebagai kejahatan tertinggi.”

Elvira Domínguez-Redondo, profesor hukum internasional, juga mengecam tindakan tersebut, menyebutnya sebagai “kejahatan agresi yang melanggar hukum” terhadap negara lain. Dalam konteks ini, pernyataan Trump mengenai Maduro sebagai bagian dari “organisasi teroris narkoba” menjadi bahan perdebatan lebih lanjut mengenai justifikasi penggunaan kekuatan militer.

Di tengah ketegangan yang meningkat ini, komunitas internasional terus memantau perkembangan situasi dan menilai implikasi hukum dari tindakan AS. Opini dan sikap negara-negara lain, termasuk Indonesia, akan menjadi faktor penting dalam menentukan respons global terhadap situasi ini.