Dirut Bulog Akan Cabut Izin RPK Karena Curang Distribusi Beras

Syracusebroadband.org – Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengumumkan pencabutan izin Rumah Pangan Kita (RPK) yang terbukti melakukan kecurangan dalam distribusi beras pemerintah. Langkah ini diambil untuk menjaga ketertiban penyaluran pangan dan melindungi masyarakat dari praktik tidak adil. Rizal menjelaskan bahwa Bulog telah membentuk Satgas Pengawasan Beras Terpadu sebagai respons terhadap laporan dugaan pelanggaran dalam distribusi beras.

Pengumuman ini disampaikan Rizal saat meresmikan Media Center Perum Bulog di Jakarta. Pembentukan satgas tersebut merupakan tindak lanjut dari sejumlah pengaduan masyarakat mengenai distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang diduga tidak sesuai ketentuan dan mengganggu stabilisasi pangan nasional. Selain itu, Rizal juga menanggapi 370 laporan sektor pangan yang diterima melalui kanal “Lapor Pak Amran,” yang saat ini sedang dalam kajian oleh Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman.

Menurut Rizal, jika verifikasi menunjukkan keterlibatan RPK dalam pelanggaran, Bulog tidak segan memberikan sanksi tegas, termasuk pencabutan izin. Sebelumnya, Bulog telah menghentikan kerja sama dengan lima RPK di DKI Jakarta akibat pelanggaran distribusi beras SPHP. Ia menegaskan bahwa tindakan penghentian ini dilakukan tanpa menunggu proses panjang, karena pelanggaran yang terjadi sudah jelas.

Rizal menekankan pentingnya pengawasan yang diperkuat untuk mencegah praktik mafia pangan, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru, serta ramadhan. Sinergi antara Bulog dan Satgas Pangan terus diperkuat untuk memastikan distribusi beras berjalan lancar dan harga tetap stabil di masyarakat. Tindakan tegas terhadap mitra yang terbukti curang merupakan komitmen Bulog untuk menjaga integritas distribusi pangan dan melindungi masyarakat dari praktik merugikan.