SPKS Mendorong Percepatan PSR untuk Perkuat Sektor Hulu

Syracusebroadband.org – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendorong pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebagai langkah strategis dalam memperkuat sektor hulu perkebunan sawit. Ketua SPKS, Sabarudin, menyatakan di Jakarta pada Jumat, bahwa perlunya akselerasi PSR ini menjadi semakin penting menjelang penerapan kebijakan biodiesel B50 yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juli 2026.

Sabarudin menambahkan bahwa hingga saat ini, pelaksanaan PSR masih lambat, dengan rata-rata serapan di bawah 50 persen setiap tahunnya. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat krusial untuk meningkatkan produktivitas sawit rakyat serta memastikan pasokan bahan baku untuk program energi nasional. PSR, yang sudah menjadi strategi pemerintah sejak tahun 2015, menargetkan peremajaan sekitar 180 ribu hektare lahan sawit setiap tahun tanpa membuka lahan baru.

Namun, masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat pelaksanaan PSR, termasuk masalah legalitas lahan dan kesulitan ekonomi yang dihadapi petani selama masa replanting. Sabarudin menekankan bahwa hilangnya pendapatan petani selama proses ini menjadi tantangan besar yang harus diatasi.

SPKS mendesak pemerintah untuk meningkatkan dana bantuan PSR dari Rp60 juta per hektare menjadi Rp90 juta per hektare. Kenaikan ini diharapkan dapat mencakup tidak hanya biaya teknis peremajaan, tetapi juga mendukung kebutuhan hidup petani selama masa tunggu produksi. Dengan optimalisasi PSR, diharapkan produktivitas sawit meningkat secara signifikan, bahkan bisa mencapai 20-30 ton Tandan Buah Sawit (TBS) per hektare per tahun dengan praktik budidaya yang baik.

Peningkatan produktivitas ini dirasa sangat strategis, mengingat kebutuhan pasokan CPO untuk program biodiesel B50 yang akan berperan dalam memperkuat ketahanan energi nasional.