PBNU Dihimbau Kembali ke Khittah, Hindari Terlibat Politik

Syracusebroadband.org – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) diminta untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan kembali berfokus pada urusan keagamaan dan pelayanan kepada umat. Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, dalam diskusi bertajuk “Stop Politik Transaksional di Muktamar NU” yang berlangsung pada Selasa (18/8/2026) di Jakarta.

Adi menekankan pentingnya PBNU untuk mengembalikan fokus kepada khittah, atau prinsip-prinsip dasar organisasi, yaitu melayani umat secara spiritual dan sosial. Ia menyatakan, “Saya selalu berharap bahwa NU tidak terlibat dalam urusan-urusan politik dan lebih memprioritaskan tugasnya untuk mengurus umat dan agama.”

Selain itu, Adi menyarankan PBNU untuk mengedepankan pembicaraan mengenai pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat kelas bawah sebagai bagian dari pelayanan kepada umat. Ia menjelaskan bahwa NU memiliki sejarah panjang dalam berjuang untuk kepentingan duafa dan mustadh’afin, bukan untuk oligarki atau penguasa modal.

Adi memberi peringatan bahwa jika PBNU terus terlibat dalam politik praktis, hal itu bisa merubah citra organisasi ini. Ia menyatakan, “Jika PBNU ingin terlibat dalam politik, lebih baik deklarasikan sebagai partai politik agar sikapnya lebih jelas.” Dalam pandangannya, orientasi politik yang terbuka akan memudahkan PBNU dalam menentukan arah dan strategi, termasuk potensi untuk mencalonkan anggotanya dalam posisi kekuasaan seperti presiden, gubernur, atau anggota dewan.

Pernyataan ini menekankan perlunya menjaga komitmen PBNU terhadap masyarakat, seiring dengan tantangan dan dinamika politik yang ada.