Site icon syracusebroadband.org

Microsoft Tingkatkan Kontrol HAM Usai Skandal Pengawasan Palestina

[original_title]

Syracusebroadband.org – Microsoft mengambil langkah untuk memperketat kontrol hak asasi manusia (HAM) dalam kerja sama dengan lembaga keamanan nasional. Keputusan ini muncul setelah penyelidikan yang menunjukkan bahwa militer Israel menggunakan teknologi cloud Microsoft untuk pengawasan massal terhadap warga Palestina.

Penyelidikan ini dimulai tahun lalu sebagai respons terhadap laporan dari media yang mengungkap bahwa Unit Intelijen elit Israel, Unit 8200, memanfaatkan platform cloud Azure untuk menyimpan miliaran rekaman telepon Palestina yang disadap setiap hari. Setelah temuan tersebut, Microsoft segera memutus akses militer Israel ke layanan cloud dan sistem kecerdasan buatan (AI) mereka karena pelanggaran ketentuan layanan.

Dalam ringkasan hasil akhir penyelidikan, Microsoft menyatakan bahwa mereka akan mengadopsi serangkaian rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas tata kelola HAM. Langkah-langkah baru ini dirancang untuk memperbaiki proses penyaringan bisnis terkait keamanan nasional sebelum kontrak ditandatangani. Selain itu, perusahaan juga akan mengevaluasi pengelolaan izin keamanan pegawai asing, mengingat beberapa staf Microsoft terlibat dengan Unit 8200.

Skandal ini menyebabkan ketegangan internal di Microsoft, dengan beberapa karyawan di anak perusahaan Israel menghadapi dilema antara tanggung jawab profesional dan dukungan militer. Beberapa manajer telah dilaporkan resign setelah pelanggaran kode etik terungkap.

Microsoft, di bawah kepemimpinan CEO Satya Nadella, pernah menyatakan tidak mengetahui bahwa teknologi mereka digunakan untuk pengawasan warga sipil. Meski demikian, perkembangan ini telah memicu protes dari pemegang saham dan LSM, termasuk kelompok pekerja yang menyerukan pemutusan hubungan dengan Israel. Microsoft menyatakan komitmennya untuk memastikan teknologi mereka tidak digunakan untuk melanggar HAM, serta akan melakukan peninjauan berkala terhadap kebijakan penggunaan teknologi di wilayah konflik.

Exit mobile version