Menhut Tegaskan Pengawasan Perizinan Hutan Demi Keberlanjutan

Syracusebroadband.org – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan perizinan usaha dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dalam upaya menciptakan hutan yang lebih lestari. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Pengendalian Deforestasi di Maluku Utara, tepatnya di Ternate, pada Selasa, 23 September 2023. Dalam acara tersebut, Menhut didampingi oleh Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki serta anggota Komisi IV DPR RI, termasuk Ketua Siti Hediati Soeharto dan Wakil Ketua Alex Indra Lukman.

Raja Antoni berharap diskusi ini tidak hanya bermanfaat bagi Maluku Utara tetapi juga bagi provinsi lain yang memiliki izin PPKH. Ia menekankan bahwa ekologi dan ekonomi seharusnya berjalan beriringan, sebagai mana disampaikan Presiden. “Pembangunan yang baik harus meningkatkan ekonomi masyarakat tetapi tetap menjaga keseimbangan dengan lingkungan,” ujarnya.

Menhut menggarisbawahi pentingnya kebijakan PPKH yang mengizinkan pembangunan di kawasan hutan, namun dengan syarat bahwa pelestarian lingkungan tetap menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, pengawasan dan evaluasi terhadap izin PPKH dan prosedur operasional standar (SOP) harus dilakukan dengan ketat.

“Setiap pelanggaran akan ditindak tegas, dan kami akan berkoordinasi dengan Komisi IV DPR RI untuk memastikan hal ini diterapkan,” tegas Raja Antoni. Melalui langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat melindungi dan melestarikan hutan Indonesia demi kepentingan generasi mendatang.