KOMNAS HAM Sarankan Polri Bentuk Unit Khusus Konflik Agraria

Syracusebroadband.org – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengusulkan pembentukan unit khusus di kepolisian untuk menangani konflik agraria dan sumber daya alam. Rencana ini diusulkan guna memperkuat pemetaan konflik dan mencegah kriminalisasi masyarakat dalam sengketa lahan. Uli Parulian Sihombing, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, menyampaikan rekomendasi tersebut dalam sebuah diskusi publik yang digelar secara daring di Jakarta.

Usulan ini muncul setelah melakukan kajian terhadap keterlibatan kepolisian dalam konflik agraria periode 2020 hingga 2024. Uli menekankan pentingnya pengembangan direktorat atau unit khusus yang memiliki mandat untuk pemetaan, koordinasi, dan pencegahan kriminalisasi dalam konflik lahan. Saat ini, kepolisian sudah memiliki beberapa instrumen mendukung seperti Satgas Anti-Mafia Tanah dan keadilan restoratif. Namun, implementasinya di lapangan masih dianggap belum konsisten.

Fenomena ini diperkuat oleh meningkatnya pengaduan masyarakat terkait konflik sumber daya alam, dengan Komnas HAM mencatat sekitar 600 pengaduan pada tahun 2023 hingga 2025, di mana sekitar 160 diantaranya spesifik mengenai konflik agraria. Mayoritas kasus terjadi pada sektor pertanahan, diikuti sektor perkebunan dan kehutanan. Uli juga menyatakan bahwa kepolisian sering kali berada dalam posisi dilematis, mengingat perannya dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum, namun terkadang terjebak dalam konflik antara masyarakat dan korporasi.

Komnas HAM menemukan bahwa tindakan represif, penggunaan kekuatan berlebihan, serta intimidasi sering terjadi dalam penanganan konflik agraria. Lembaga ini juga merekomendasikan pembaruan standar operasional penanganan berbasis hak asasi manusia dan penempatan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian sengketa lahan. Penguatan kelembagaan kepolisian dianggap krusial untuk menciptakan penanganan yang lebih adil dan transparan di lapangan.