BUMN Harus Fokus pada Kinerja, Bukan bagi-bagi Posisi

Syracusebroadband.org – Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, mengungkapkan pandangannya mengenai peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Menurutnya, BUMN dibentuk dengan modal negara dan memiliki tanggung jawab untuk mengelola aset negara dan mempertanggungjawabkan kebijakan kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa jabatan komisaris dan direksi BUMN seharusnya tidak dipandang sebagai hadiah politik, melainkan amanah yang memerlukan kompetensi serta integritas yang tinggi.

Dalam keterangannya, Fernando menyampaikan bahwa saat ini sudah saatnya pengisian jabatan di BUMN berbasiskan sistem merit. “Publik berhak mengetahui bahwa individu yang ditunjuk untuk memimpin BUMN memiliki kapasitas yang sesuai dengan tantangan yang ada,” jelasnya. Pernyataan ini disampaikan pada hari Senin, 6 Juli 2026, dan menjadi sorotan dari masyarakat luas.

Ia menambahkan bahwa jika penempatan pejabat tidak memperhatikan kompetensi yang memadai, hal ini berpotensi menimbulkan pertanyaan serta kritik. Fernando menekankan bahwa pertanggungjawaban tersebut tidak hanya menyangkut kinerja perusahaan, tetapi juga melibatkan dana dan aset negara serta kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Lebih lanjut, Fernando menyatakan bahwa BUMN tidak seharusnya dimiliki oleh segelintir penguasa, partai politik, atau kelompok tertentu, melainkan menjadi milik seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk mengisi jabatan strategis dalam BUMN dengan individu yang terbaik melalui proses yang profesional, transparan, dan akuntabel, bebas dari praktik nepotisme. Tuntutan ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap BUMN sebagai bagian dari perekonomian nasional.